Contoh Surat PKS Perjanjian Debitur dengan Bank Pemberi Kredit.

PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH

PEMBELIAN RUMAH

NOMOR               : ………………….

Pada hari ini………………….tanggal……………………………………………..yang bertanda tangan dibawa ini :

1.      ……………………………………………., Pimpinan PT Bank Mandiri ………………………………………………….. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri  berkedudukan dan berkantor di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai        

 ---------------------------------------PIHAK PERTAMA----------------------------------------

2.      Tuan………………………,swasta bertempat tinggal di …………………………………………………………………  menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku direktur oleh karena itu mewakili direksi dari dan selaku untuk dan atas nama PT …………………………………………………. berkedudukan di ……………………………………………………………………….. yang akta pendiriannya dibuat dihadapan Notaris………………., notaris di ……………… pada tanggal……………….(…………………………………..) dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia Nomor……………………. Tanggal ……………………….., selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- PIHAK KEDUA -------------------------------------------------

PARA PIHAK masing-masing bertidak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Bank yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Indonesia, yang salah satu kegiatan usahanya antara lain memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah masyarakat yang memenuhi syarat untuk membeli atau membangun rumah, rumah susun, rumah toko, rumah kantor, apartemen, kondominium atau rumah peristirahatan/villa, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat.

1.      Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan bergerak dibidang pembangunan perumahaan (Real Estate) dan pada saat ini sedang mengadakan proyek pembangunan Perumahan …………………………… yang terletak di Propinsi Jawa Barat, ……………………………………………………………………..

2.      Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan fasilitas kredit kepada masyarakat yang membeli rumah atau rumah toko/kantor di lokasi perumahan yang dibangun dan dikelola oleh PIHAK KEDUA.

3.      Bahwa PIHAK KEDUA menerima penawaran PIHAK PERTAMA tersebut dimana permohonan kredit oleh pembeli tersebut dapat diajukan melalui PIHAK KEDUA dan atau langsung kepada PIHAK PERTAMA.

 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA Penyedian Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah untuk Pembelian Rumah atau Rumah Toko/ Kantor (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

DEFENISI

Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian, semua kata atau istilah sebagaimana dinyatakan didalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut :

1.      Akta Jual Beli, selanjutnya disebut AJB adalah dokumen peralihan hak atas Rumah sehubungan dengan pembelian rumah pada proyek pihak kedua yang ditandantangani oleh PIHAK KEDUA dan Pembeli.

2.       Akta Pembebanan Hak Tanggungan selanjutnya disebut APHT, adalah Akta yang dibuat di hadapan PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan dari Debitur kepada PIHAK PERTAMA sebagai agunan untuk pelunasan hutang Debitur

3.      Berita Acara Serah Terima selanjutnta BAST adalah dokumen yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan Pembeli yang menunjukan bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kewajiban pembangunan Rumah dan menyerahkan Rumah dalam keadaan siap huni kepada Pembeli.

4.      Debitur adalah perorangan yang memperoleh fasilitas kredit dari PIHAK KEDUA untuk membeli rumah yang dibangun pada proyek baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh suami/istri atau anak debitur tersebut.

5.      Hari kerja PIHAK PERTAMA adalah hari-hari dimana bank umum buka untuk beroperasi yaitu pada hari Senin samapi dengan hari Jumat di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk hari di mana Bank Indonesia tidak melaksanakan kliring.

6.      Ijin Mendirikan Bangunan Induk, selanjutnya disebut IMB Induk adalah dokumen yang berisikan ijin untuk mendirikan Rumah pada proyek yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang termasuk dokumen perijinan tambahan/perubahan lainnya (apabila ada).

7.      Pembeli, adalah perorangan yang membeli rumah yang dibangun oleh dan berada dalam lingkungan proyek PIHAK KEDUA baik untuk dimiliki sendiri maupun untuk dimiliki oleh suami/istri atau anak pembeli.

8.      Perjanjian Kredit, adalah perjanjian yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan Debitur yang menjadi dasar terjadinya hubungan hukum pemberian fasilitas kredit dari PIHAK PERTAMA kepada Debitur.

9.      Proyek adalah suatu lokasi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh PENGEMBANG yang merupakan lokasi pembangunan Rumah  yang dilakukan oleh PENGEMBANG.

10.    SHM (Sertifikat Hak Milik) adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah dengan status Hak Milik.

11.    Sertifikat Hak Tanggungan, selanjutnya disebut SHT, adalah sertifikat sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan atas Rumah atau Rumah Toko/Kantor yang dijaminkan, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang wajib diserahkan oleh Notaris/PPAT kepada BANK sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas KPR.

12.   SHM (Sertifikat Hak Milik) Induk adalah Sertifikat Hak Milik yang telah memiliki Gambar Situasi atas tanah yang merupakan lokasi proyek diadakan, yang masing-masing harus dipecah per kavling sesuai dengan site plan dari proyek.  

13.   SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Induk adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah memiliki Gambar Situasi atas tanah yang merupakan lokasi proyek diadakan, yang masing-masing harus dipecah per kavling sesuai dengan site plan dari proyek.  

14.   Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, selanjutnya disebut SKMHT, adalah akta yang merupakan surat kuasa dari Debitor atau pemegang hak atas tanah kepada BANK untuk membebankan Hak Tanggungan, guna menjamin pelunasan fasilitas KPR yang diberikan BANK kepada Debitor yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT setempat.  

15.   Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah, selanjutnya disebut SIPPT adalah dokumen yang berisi ijin penggunaan tanah atau lokasi proyek yang diterbitkan oleh instansi Pertanahan setempat, berikut dokumen perijinan tambahan/perubahan lainnya. (apabila ada).

16.   Rekening Giro Operasional adalah rekening giro atas nama PIHAK KEDUA yang dibuka pada PIHAK PERTAMA yang dipergunakan untuk transaksi operasional berdasarkan perjanjina ini.

17.   Rekening Giro penampungan, adalah rekening giro atas nama PIHAK KEDUA yang dibuka pada PIHAK PERTAMA yang dipergunakan untuk menampung pemindahbukuan pencairan fasilitas kredit atas nama debitur.

18.   ‘Tanah dan Bangunan’ berarti tanah dan bangunan rumah tinggal, rumah-toko dan rumah kantor, ataupun bagian bangunan gedung bertingkat yang distrukturkan secara fungsional yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama (satuan rumah susun/apartment), dalam keadaan siap huni maupun siap bangun lengkap dengan surat-surat bukti kepemilikannya, yang dijual oleh PIHAK KEDUA selaku Penjual dan dibutuhkan oleh Konsumen selaku Debitur.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama berdasarkan Perjanjian ini adalah :

Pemberian fasilitas dari PIHAK PERTAMA kepada pembeli sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

STATUS PEMBERIAN KREDIT

PIHAK PERTAMA bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada pembeli dalam kondisi sebagai berikut:

1.      Rumah dalam kondisi siap huni.

2.      Sertifikat induk telah dipecah menjadi sertifikat atas satuan rumah namun masih terdafttar atas nama PIHAK KEDUA .

3.      Proyek telah memiliki dokumen SIPPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang termasuk dokumen perijinan tambahan atau perubahannya (apabila ada) untuk keperluan penggunaan tanah proyek.

4.      Proyek telah memiliki IMB Induk yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang termasuk dokumen tambahan atau perubahannya untuk keperluan mendirikan rumah pada proyek tersebut.

5.      Proyek telah memiliki ijin-ijin yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT

1.      Setiap debitur wajib terlebih dahulu membayar uang muka pembelian rumah sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian rumah di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.      PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan pemberian fasilitas kredit kepada Pembeli yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a.      Warga Negara Indonesia

b.       Berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau sudah/telah menikah, dan pada saat berakhirnya jangka waktu kredit berusia setinggi-tingginya 60 (enampuluh) tahun atau sesuai usia pensiun.

c.      Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

d.      Memiliki penghasilan bersih perbulan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali besar angsuran yang wajib dibayar kepada BANK.

e.      Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia (DHBI).

f.       Telah memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada BANK.

g.      Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis asuransi kredit.

h.      Debitur wajib menyerahkan dokumen dan memiliki asli dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

·        Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan pasangan kawinnya

·        Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah

·        Surat Keterangan Gaji atau Slip Gaji

·        Rekening Giro atau Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir

·        NPWP atau SPT PPh 21 (untuk fasilitas kredit diatas Rp. 50.000.000,-);

i.       Menjalani pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penutupan asuransi jiwa khusus untuk fasilitas kredit diatas Rp. 500.000.000 ( Lima ratus juta rupiah)

 

3.      Untuk mendukung Debitur tersebut, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan surat keterangan yang berisi nama proyek, tipe rumah, harga jual, ketentuan pembayaran uang muka dan tahapan pembayaran, spesifikasi dan lampiran gambar letak satuan rumah.

4.      PIHAK PERTAMA berwenang melakukan analisa atas setiap permohonan kredit dari calon debitur dan kelayakan debitur berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA dapat menolak permohonan calon debitur tanpa kewajiban untuk memberikan alasan penolakan dan penjelasan kepada calon debitur dan PIHAK KEDUA .

5.      PIHAK KEDUA menyetujui bahwa keputusan pemberian kredit kepada Pembeli yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya berada ditangan PIHAK PERTAMA.

6.      Apabila PIHAK PERTAMA menyetujui pemberian kredit kepada Pembeli maka persetujuan tersebut akan dituangkan dalam suatu keputusan pemberian kredit yang dikirimkan kepada Pembeli .

7.      Pencairan kredit akan dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 5 Perjanjian ini.

8.      Jangka waktu pelunasan kredit untuk pembelian rumah adalah maksimum 15 (lima belas) tahun.

PASAL 5

PENCAIRAN KREDIT

1.      PIHAK PERTAMA akan melakukan pencairan kredit berdasarkan permintaan debitur dengan diketahui PIHAK KEDUA.

2.      PIHAK PERTAMA akan melakukan pencairan kredit kedalam rekening penampungan yang akan diblokir dan akan dipindahbukukan kedalam rekening operasional secara bertahap sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I Sebesar 95% (sembilan puluh lima persen ) apabila:

a.      Debitur telah membayar lunas  uang muka pembelian rumah sebesar 20% (dua puluh persen) kepada PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan penyerahan kuitansi pembayaran uang muka kepada PIHAK PERTAMA.

b.      PIHAK PERTAMA dan debitur telah menandatangani Perjanjian Kredit.

c.      Debitur dan PIHAK KEDUA telah menandatangani AJB dan APHT/SKMHT.

d.      Rumah telah siap huni  yang dibuktikan dengan penyerahan BAST kepada PIHAK PERTAMA.

e.      IMB atas satuan rumah telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

f.       PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumen berupa fotocopy AJB dan salinan SKMHT/APHT.

g.      PIHAK KEDUA telah menyerahkan cover note dari notaris  yang berisi pernyataan Notaris:

•       Untuk melakukan pengurusan balik nama atas sertifikat menjadi terdaftar atas nama debitur atau suami/istri atau anak debitur dan melakukan pendaftaran atas APHT tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional setempat.

•       Untuk menyerahkan sertifikat yang telah terdaftar atas nama debitur atau suami/istri atau anak debitur dan SHT kepada PIHAK PERTAMA.

- TAhap II sebesar 30(tiga puluh persen) apabila :

PIHAK KEDUA atau Notaris telah menyerahkan sertifikat yang telah terdaftar atas nama debitur atau suami/istri atau anak debitur dan SHT kepada PIHAK PERTAMA.

- Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) apabila :

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1.      Hak PIHAK PERTAMA adalah:

a.      Menyetujui atau menolak permohonan kredit yang diajukan oleh pembeli baik yang diajukan melalui PIHAK KEDUA atau langsung kepada PIHAK PERTAMA.

b.      Melakukan pendebetan Rekening Giro operasional untuk pembayaran dari PIHAK KEDUA atas denda keterlambatan penyelesaian suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini .

c.      Mendebet Rekening Giro atau Rekening Giro Penampungan, untuk melaksanakan pencairan sebagaimana ketentuan pada pasal  5 Perjanjian ini serta apabila rekening Giro Operasional tidak mencukupi pelaksanaan pendebetan sebagaimana diatur pada pasal butir b pasal ini.

d.      Menentukan suku bunga (efektif ) yang dibebankan kepada debitur dan memberitahukan besarnya suku bunga tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, suku bungan mana akan ditinjau sewaktu-waktu oleh PIHAK PERTAMA.

2.      Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

a.      Melakukan analisa dan menberi keputusan atas permohonan kredit yang diajukan Pembeli sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu maksimum 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan lengkap oleh PIHAK PERTAMA.

b.      Memberikan informasi dan penjelasan lengkap kepada PIHAK KEDUA dan atau kepada Pembeli tentang persyaratan kredit dan biaya-biaya yang menjadi beban debitur sehubungan dengan fasilitas kredit.

c.      Melaksanakan pencairan kredit sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan pada pasal 5 Perjanjian ini.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1.      Hak PIHAK KEDUA adalah :

               PIHAK KEDUA berhak memperoleh dana hasil pencairan kredit sesuai dengan jumlah yang tercantum dengan tegas dalam perjanjian kredit antara PIHAK PERTAMA dengan debitur dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalan Pasal 5 Perjanjian ini.

 

2.      Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

a.      Membantu pemasaran fasilitas kredit PIHAK PERTAMA.

b.      Manjadi media untuk memberikan informasi kredit dan biaya-biaya yang mungkin timbul kepada calon debitur, biaya-biaya mana harus dibayar oleh debitur sebelum penandatanganan perjanjian Kredit.

c.      Memberi saran kepada pembeli yang akan membeli rumah secara kredit untuk memanfaatkan fasilitas kredit PIHAK PERTAMA kecuali Pembeli tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

d.      Membantu Pembeli dalam menyiapkan berkas-berkas permohonan fasilitas kredit setelah Pembeli membayar uang muka kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

e.      Menjadi penghubung dan koordinator antara PIHAK PERTAMA dengan debitur serta membantu pelaksanaan kewajiban debitur antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran yang timbul sehubungan dengan fasilitas kredit PIHAK PERTAMA.

f.       Memberikan Informasi tentang debitur yang diminta oleh PIHAK PERTAMA dan tidak terbatas apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit.

g.      Menyerahkan sertifikat yang telah terdaftar atas nama debitur atau suami/istri atau anak debitur, APHT dan SHT kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 6 (enam ) bulam sejak ditandatangani AJB.

h.      Melakukan pemecahan IMB induk menjadi IMB atas satuan rumah dan menyerahkan IMB tersebut kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 6 bulan sejak ditandatangani AJB.

i.       Membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. …………………………….. untuk setiap hari kalender keterlambatan atas keterlambatan PIHAK KEDUA untuk menyerahkan dokumen sebagaimana huruf g dan h diatas.

j.       Menyerahkan surat keterangan (cover note) dari PPAT sebagaimana dimaksud pada pasal 5 perjanjian ini.

k.      Membuka rekening giro operasional dan rekening giro penampungan pada PIHAK PERTAMA untuk keperluan transaksi operasional dan penampungan pencairan kredit.

l.       Menjamin kehadiran debitur untuk menandatangani SKMHT/APHT dengan PIHAK PERTAMA pada waktu yang ditentukan.

3.      Kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada huruf I ayat2 tersebut diatas menjadi berkahir atau tidak berlaku lagi setelah PIHAK KEDUA melakukan seluruh kewajiban-kewajibannya tersebtu.

PASAL 8

JANJI DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menjamin dan menyatakan bahwa :

1.      Rumah yang akan dijual kepada pembeli adalah benar hak penuh PIHAK KEDUA, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau mempunyai hak apapun terhadap rumah, tidak pernah dijual, dipindahkan haknya atau dijaminkan/dipertanggungkan dengan cara apapun serta tidak tersangkut dalam perkara atau dalam suatu sitaan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat tuntutan dari pihak lain mengenai rumah maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan dengan dengan ini melepaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan berupa apapun juga dan dari siapapun juga.

2.      Sebagai dasar pelaksanaan jaminan-jaminan dan kewajiban –kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana tersebtu dalam pasal ini dan pasal 7 ayat (2) sert pelaksanaan pemenuhan hak-hak PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(1) perjanjian ini dan dalam hal dilakukan pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 10 perjanjian ini, PIHAK KEDUA dengan ni memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA , kuasa yang  mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga ternasuk namun tidak terbatas oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal-pasal 1813,1814,1816 kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk melakukan pendebetan/pencairan dana pada rekening giro operasional dan atau rekening giro penampungan.

3.      Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau beban berupa apapun juga.

4.      JIka PIHAK KEDUA diwajibkan oleh Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku melakukan pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang yang wajib dibayarnya maka PIHAK KEDUA wajib membayar suatu jumlah tambahan kepada PIHAK PERTAMA sehingga setelah dilakukannya pemotongan atau pengurangan tersebtu PIHAK PERTAMA akan menerima uang dalam jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian ini.

5.      Jika untuk melakukan pembayaran berdasarkan perjanjian ini PIHAK KEDUA memerlukan ijin atau persetujuan dari pemerintah Indonesia  maka PIHAK KEDUA menyetujui dan dengan ini berjanji serta mengikat diri kepada PIHAK PERTAMA untuk memohon dan mengurus ijin atau persetujuan tersebut atas biaya-biaya dan tanggungjawab PIHAK KEDUA sendiri.

6.      Jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkam perjanjian ini adalah merupakan bagian yang terpenting dimana perjanjian ini tidak akan dibuat dan ditandatangani tanpa adanya jaminan dari PIHAK KEDUA tersebut.

7.            Untuk pemberian jaminan ini PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan semua hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada PIHAK PERTAMA, termasuk tetapi tidak terbatas pada apa yang dicantumkan dalam pasal-pasal 1430.1831, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan pasal 1850 dari KItab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 9

PERNYATAAN-PERNYATAAN

1.      PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bahwa :

a.      BANK adalah suatu lembaga perbankan nasional yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

b.       Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian ini, BANK tidak melanggar atau bertentangan, baik dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya maupun dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta BANK telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku untuk penandatanganan Perjanjian ini.

c.      BANK dalam hal ini diwakili oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama BANK, sehingga Perjanjian ini sah secara hukum dan Para Pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

2.      PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa:

a.      PENGEMBANG adalah suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

b.      Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian ini, PENGEMBANG tidak melanggar atau bertentangan, baik dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya maupun dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta PENGEMBANG telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku untuk penandatanganan Perjanjian ini.

c.      PENGEMBANG dalam hal ini diwakili oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama PENGEMBANG, sehingga Perjanjian ini sah secara hukum dan Para Pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

d.      Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PENGEMBANG telah mempunyai izin-izin yang diperlukan dan senantiasa akan memperbaharui izin-izin tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e.      PENGEMBANG akan memberitahukan secara tertulis kepada BANK, setiap pergantian/perubahan, baik dalam hal kepengurusan dan/atau dalam jumlah pemilikan saham yang terdapat di dalam badan hukum PENGEMBANG, yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PENGEMBANG.

f.       PENGEMBANG tidak sedang berada dalam keadaan lalai untuk melaksanakan kewajiban apapun baik kepada Pihak Ketiga maupun pihak lainnya, kewajiban mana dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

g.      PIHAK KEDUA setuju bahwa ketentuan mengenai keputusan pemberian kredit untuk tiap debitur, bentuk isi perjanjian kredit dan atau perjanjian jaminan lainnya adalah sepenuhnya menjadi hak-hak dan kewenangan PIHAK PERTAMA.

h.      PENGEMBANG dengan ini sekarang dan untuk seterusnya di kemudian hari, membebaskan dan melepaskan BANK dari segala gugatan, tuntutan atau tagihan dari siapapun juga yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan-pernyataan atau jaminan-jaminan yang diberikan oleh PENGEMBANG.

PASAL 10

AKIBAT-AKIBAT HUKUM ATAS KELALAIAN PIHAK KEDUA DAN ATAU PIHAK PERTAMA

10.1. BANK dengan seketika berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini, dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang merupakan kelalaian PENGEMBANG,  yaitu sebagai berikut :

 

10.1.1.  PENGEMBANG lalai atau tidak memberikan jaminannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, atau lalai untuk melaksanakan baik sebagian maupun seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kelalaian mana tetap berlangsung setelah BANK memberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis kepada PENGEMBANG, masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;

10.1.2.  Pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh PENGEMBANG dalam pasal 9.1. Perjanjian ini terbukti palsu atau dipalsukan;

10.1.3.  PENGEMBANG tidak atau lalai melaksanakan kewajiban pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada BANK dan/atau pihak lain sebagaimana diatur dalam dan berkaitan dengan Perjanjian ini, yang mana kelalaian tersebut tetap berlangsung setelah BANK memberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis kepada PENGEMBANG, masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;

10.1.4.  PENGEMBANG lalai untuk melaksanakan sesuatu kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam suatu perjanjian dengan pihak ketiga mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian fasilitas kredit dimana PENGEMBANG berkedudukan sebagai debitor atau penjamin, dan kelalaian atau pelanggaran tersebut memberikan hak kepada pihak yang memberikan pinjaman untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENGEMBANG sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut secara seketika dan sekaligus lunas;

10.1.5.  Sebagian atau seluruh kekayaan PENGEMBANG disita oleh instansi yang berwenang.

10.1.6.  PENGEMBANG dibubarkan/dilikuidasi.

10.1.7.  PENGEMBANG mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan pembayaran hutang (surceance van betaling) kepada instansi yang berwenang atau apabila orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar PENGEMBANG dinyatakan dalam keadaan pailit atau apabila diberikan penundaan pembayaran hutang (surceance van betaling) oleh instansi yang berwenang.

10.1.8.  Instansi yang berwenang mengeluarkan perintah kepada PENGEMBANG untuk menghentikan atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan dari Proyek, atau izin PENGEMBANG untuk melaksanakan Proyek dicabut atau ditarik kembali oleh instansi yang berwenang.

10.2.      Untuk maksud pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, kedua belah pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

 

10.3.      Dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut dalam Ayat 10.1. diatas, maka BANK berhak untuk dengan seketika menghentikan atau mengakhiri hubungan kerjasama dengan PENGEMBANG dan seluruh kewajiban PENGEMBANG kepada BANK menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar seketika serta sekaligus, untuk itu BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh PENGEMBANG termasuk untuk mendebet Rekening Aktif, Rekening Pasif dan atau Rekening Deposito dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENGEMBANG, mengeksekusi jaminan pendukung (apabila ada), melakukan proses hukum lainnya yang dirasa perlu oleh BANK, dan/atau untuk mengambilalih proses penyelesaian Sertifikat.

 

10.4.      PENGEMBANG dengan ini pula, sekarang dan untuk dikemudian hari, melepaskan semua dan setiap haknya untuk mengajukan keberatan atau bantahan berupa dan dengan alasan apapun terhadap pelaksanaan hak-hak BANK termasuk tetapi tidak terbatas terhadap pendebetan Rekening Giro operasional dan atau rekening giro penampungan.

PASAL 11

PELEPASAN PIHAK PERTAMA DARI TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dan/ atau gugatan dari debitur dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan kewajiban PIHAK KEDUA untuk :

        1.          menyelesaikan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama debitur atau suami/istri atau anak debitur.

        2.          Menyelesaikan Proyek dan pembangunan Rumah

        3.          Melakukan setiap dan seluruh kewajibannya yang timbul berdasrkan perjanjian ini.

PASAL 12

FORCE MAJEURE

12.1.      Masing-masing pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian ini karena adanya force majeure.

12.2.      Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu pihak atau KEDUA BELAH PIHAK, yang mengakibatkan salah satu atau KEDUA BELAH PIHAK tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, epidemi, aksi pemogokan dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak.

12.3.      Apabila salah satu pihak mengalami suatu keadaan memaksa (force majeure), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

12.4.      Bilamana dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut.

12.5.      Segala permasalahan yang timbul akibat dari terjadinya force majeure akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.

PASAL 13

BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya berikut ini harus ditanggung oleh PENGEMBANG dan oleh karenanya harus diselesaikan sebagaimana mestinya oleh PENGEMBANG, yaitu meliputi :

13.1.      Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan proses sertifikasi Sertipikat atau biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pemilikan Rumah atau Rumah Toko/Kantor, biaya proses balik nama dari PENGEMBANG menjadi terdaftar atas nama Debitor, biaya pengecekan sertipikat hak atas Tanah dan semua pajak termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), pungutan-pungutan atas jumlah uang yang mungkin pada setiap waktu dapat dikenakan dalam hubungannya dengan pemilikan Rumah atau Rumah Toko/Kantor menjadi beban Debitur atau PENGEMBANG berdasarkan porsi masing-masing pihak.

13.2.      Biaya pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ini ditanggung oleh Kedua Belah Pihak, oleh karena itu PENGEMBANG dan BANK menanggung masing-masing setengah bagian dari biaya-biaya tersebut.

13.3.      Dalam hal terdapat biaya pembuatan akta-akta dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini, maka pihak yang meminta dilakukan pembuatan akta/perjanjian dimaksud yang menanggung segala biaya-biaya yang timbul dengan adanya pembuatan/penandatanganannya.

PASAL 14

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

14.1.      Perjanjian ini berlaku untuk waktu ……………………. terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sehingga akan berakhir pada tanggal ………………………………… dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

14.2.      Dalam hal jangka waktu Perjanjian akan diperpanjang, maka pihak yang akan melakukan perpanjangan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.

14.3.      Apabila masa berlakunya Perjanjian ini sudah berakhir dan kedua belah pihak sudah sepakat untuk memperpanjang masa berlakunya Perjanjian baik yang dinyatakan secara tertulis sedangkan addendum atau perpanjangan Perjanjian belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat bahwa segala ketentuan didalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak sampai dinyatakan sebaliknya.

14.4.      Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan hal tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu  3 (tiga) bulan  kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki dengan ketentuan apabila pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran tidak memberikan tanggapannya sampai tanggal penakhiran Perjanjian yang dikehendaki, maka pihak tersebut dianggap menyetujui untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir..

14.5.      Segala hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak yang masih ada pada saat Perjanjian berakhir dan masih tetap terhutang berdasarkan Perjanjian ini, tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Pasal 15

HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI HUKUM

15.1.      Bagi Perjanjian ini dan penafsirannya tunduk dan berlaku pada hukum Negara Republik Indonesia.

15.2.      Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ……………………….

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

16.1.      Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul diantara Para Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

16.2.      Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri …………………………..

Pasal 17

KORESPONDENSI

17.1.      Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman surat, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing pihak sebagai berikut: kepada para pihak yang tersebut dalam Perjanjian ini harus diberikan secara tertulis dengan cara :

PENGEMBANG                  : ……………………………….

Alamat Kantor                   : ……………………………….     

Telepon                              : ……………………………….

Faksimili                              : ………………………………. 

 

BANK                                   : ……………………………….

Alamat Kantor                   : ……………………………….     

Telepon                              : ……………………………….

Faksimili                              : ………………………………. 

Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan pada saat :

a.      tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim sendiri.

b.      apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) Hari Kerja Bank setelah pengiriman surat tersebut.

c.      bila melalui faksimili, pada saat berita tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

17.2.      Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam Pasal 17.1. diatas wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat) belas Hari Kerja BANK sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.

Pasal 18

PEMINDAHTANGANAN

PENGEMBANG tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, tidak dapat memindahtangankan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain.

 

Pasal 19

LAIN-LAIN

19.1.   PIHAK KEDUA wajib meberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA bilamana terjadi perubahan pada susunan pengurus dan atau pemegang saham dari PIHAK KEDUA dan atau terjadi perubahan adan atau penambahan pada anggaran dasar PIHAK KEDUA.

19.1.    Kuasa yang diberikan PENGEMBANG kepada BANK sehubungan dengan Perjanjian ini bersifat pasti/tidak dapat dicabut kembali dan tidak dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 1813, 1814 dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PENGEMBANG dengan ini menyatakan bersedia untuk sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh BANK akan menandatangani surat kuasa tersendiri, atas kuasa-kuasa yang diberikanya dalam Perjanjian ini.

19.2.      Kegagalan salah satu pihak untuk menuntut pelaksanaan suatu ketentuan dari Perjanjian ini oleh pihak yang lain pada suatu waktu, tidak akan mempengaruhi haknya untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut untuk waktu sesudahnya.

19.3.      Pembebasan salah satu pihak atas suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pembebasan atas pelanggaran-pelanggaran berikutnya dari ketentuan tersebut.

19.4.      Perjanjian ini mengikat bagi dan harus dilaksanakan oleh PENGEMBANG dan BANK dan wakil-wakil dan/atau pengganti mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa PENGEMBANG tidak berhak menyerahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari BANK.

19.5.      Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, termasuk perubahan dan atau penambahan ketentuan-ketentuan pada Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam suatu addendum yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak baik secara notariil maupun dibawah tangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

19.6.      Setiap dan seluruh lampiran Perjanjian ini merupakan bagian yang integral dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai bukti di kemudian hari.

 

Bagikan Artikel ini